SHARE

Bupati Bolmong Utara, Depri Pontoh

Laporan : Patris Babay

CARAPANDANG [BOLMUT] - Terkait dengam Aksi Demo 11 April 2022 di gorontalo kemarin ada Mahasiswa Bolmut yang membawa kertas yang bertuliskan "Untuk Pemda Bolmut  apapun depe demo kita tetap jembatan Gogo" dan juga beberapa cuitan di media sosial (Medsos) yang seakan akan menyalahkan Pemerintah Bolmut terkait mangkraknya pembangunan jembatan penghubung desa Olat dan perkampungan transmigrasi Goyo membuat Bupati angkat bicara.

Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. Hi. Depri Pontoh menjelaskan perihal pembangunan jembatan menuju wilayah transmigrasi Goyo yang ada di Kecamatan Bolangitang Barat bahwa pembangunan jembatan ini merupakan tanggung jawab kementerian transmigrasi.

Hal ini disampaikan Bupati saat memberikan sambutan pada kegiatan pelantikan pejabat admnistrator dan fungsional di lingkungan Pemda Bolmut yang digelar di gedung Wanita, kawasan wisata Pinagut, Kaidipang, Kamis (14/04/2022).

“Pemda sudah berusaha, berjuang agar kita bisa membangun jembatan Goyo, tapi kondisi keuangan negara, kita yang sedang berada pada masa pandemi,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan pada saat kunjungan kerja Ketua DPD RI, La Nyalla Mataliti di Kabupaten Bolmut pemerintah daerah juga sudah menyerahkan proposal dan memohon terkait pembangunan infrastruktur diantaranya rencana pembangunan jembatan Goyo di kecamatan Bolangitang Barat. Rencana pembangunan Gedung Olahraga (GOR) hingga pembangunan penahan abrasi pantai dibeberapa kecamatan di Kabupaten Bolmut.

Menurut Bupati bahwa pihaknya sudah menghitung anggaran ini jika dibiayai oleh APBD.

“Anggarannya saya sudah hitung ke PUPR, itu ada sekitar 40 sampai 45 milyar, kalau dibangun dengan dana APBD diambil dari DAU, habis APBD di situ, sehingga Bupati berharap kepada beberapa oknum tersebut jangan menggulir informasi ke masyarakat bahwa ini janji-janji Bupati,” paparnya.

Papa Adit sapakan akrab Bupati dua periode ini juga meluruskan bahwa awal pembangunan jembatan Goyo termasuk transmigrasi itu masih daerah induk, masih Kabupaten Bolaang Mongondow.

“Daerah ini belum lahir, itu jembatan sudah dimulai pembangunan, dan sampai hari ini cuma kaki jembatan yang ada di situ,” ujar Bupati dua periode ini.

“Pemerintah daerah sudah berusaha menyampaikan ini berulang-ulang, ke Kementerian terkait, hanya saja kondisi keuangan negara dan daerah, kalau dengan DAU tidak mampu,” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan, dalam waktu dekat akan ada rapat kordinasi untuk membahas hal ini, agar ini diketahui jelas oleh masyarakat.

“Apa yang telah dilakukan dari tahun 2006 sampai 2022, harus diketahui oleh masyarakat, dokumennya jelas tersimpan, dan saya minta kepada ASN, mampu menjelaskan secara baik kepada masyarakat,” tutupnya.[]