Karena itu, lanjut Dirjen, pihaknya bakal mengganti metode perekrutan. Semua calon guru pelatihan dahulu sebelum direkrut. Ke depan perekrutan dilakukan sebelum pelatihan. Artinya, mereka yang pelatihan atau pendidikan guru adalah mereka yang memang berniat menjadi guru. Upaya itu telah dilakukan di banyak negara maju seperti Singapura dan Finlandia.
"Mereka nanti kita biayai semuanya. Tapi, jika ada yang mundur ketika pendidikan, wajib mengembalikan uang negara," ujar Dirjen.
Pada kesempatan itu, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar menyampaikan penegasan Dirjen merupakan harapan baru bagi dunia pendidikan di daerah itu.
Kekurangan guru berstatus ASN di Pesisir Selatan sebanyak 2.500 orang. Sedangkan yang lulus sebagai guru penggerak lebih dari 100 orang."Kami atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten mengucapkan terima kasih atas peluang itu," ucap bupati.
Bupati mengusulkan perekrutan dan seleksi guru harus diambil alih pemerintah pusat, sehingga melahirkan para profesional yang benar-benar menjiwai sebagai seorang pendidik. Jika masih diserahkan daerah, rawan terjadi tindakan subyektif akibat berbagai faktor, seperti kekeluargaan, pertemanan, bahkan titipan secara politik.
Kendati demikian, proses usulan formasi dan penempatan mesti dikoordinasikan dengan daerah. Sebab, yang bakal memakai para guru itu daerah, sehingga sesuai dengan kebutuhan. "Kami optimistis, jika itu dilakukan bangsa ini akan maju. Kita harus punya tanggung jawab moril terhadap bangsa dan generasi pewarisnya," katanya.
Halaman :
"Mereka nanti kita biayai semuanya. Tapi, jika ada yang mundur ketika pendidikan, wajib mengembalikan uang negara," ujar Dirjen.
Pada kesempatan itu, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar menyampaikan penegasan Dirjen merupakan harapan baru bagi dunia pendidikan di daerah itu.
Kekurangan guru berstatus ASN di Pesisir Selatan sebanyak 2.500 orang. Sedangkan yang lulus sebagai guru penggerak lebih dari 100 orang."Kami atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten mengucapkan terima kasih atas peluang itu," ucap bupati.
Bupati mengusulkan perekrutan dan seleksi guru harus diambil alih pemerintah pusat, sehingga melahirkan para profesional yang benar-benar menjiwai sebagai seorang pendidik. Jika masih diserahkan daerah, rawan terjadi tindakan subyektif akibat berbagai faktor, seperti kekeluargaan, pertemanan, bahkan titipan secara politik.
Kendati demikian, proses usulan formasi dan penempatan mesti dikoordinasikan dengan daerah. Sebab, yang bakal memakai para guru itu daerah, sehingga sesuai dengan kebutuhan. "Kami optimistis, jika itu dilakukan bangsa ini akan maju. Kita harus punya tanggung jawab moril terhadap bangsa dan generasi pewarisnya," katanya.
.jpg "Buah Kegigihan Ngatini Merajut Nilon Hinga Bantuan PENA")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
